Bertempat di Aula Pusdiklatwas BPKP, Pandansari, Ciawi, Bogor telah diselenggarakan kegiatan Kuliah Umum Kepala BPKP dihadapan peserta Diklat Sertifikasi JFA dilingkungan BPKP, Inspektorat Daerah, dan Itjen TNI pada hari Kamis (14/10) yang disampaikan oleh Kepala BPKP Prof. Mardiasmo, Ak., M.B.A., Ph.D. dan dihadiri oleh Kepala Pusdiklatwas BPKP Agus Witjaksono, para widyaiswara dan para pejabat struktural di lingkungan Pusdiklatwas BPKP.
Dalam kuliah umumnya Kepala BPKP menyampaikan bahwa kita semua menghendaki masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera, dan untuk mencapai itu maka kita sebagai abdi negara harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tupoksi kita masing-masing.
“Kondisi birokrasi di negara kita pada saat ini menurut publik opinion/pendapat secara umum mengatakan terutama yang belum reformasi birokrasi dalam arti belum menerima remunerasi adalah masih belum maksimal dan performance nya masih pas-pasan”, lanjut beliau.
“Hal ini mengakibatkan produktifitas kerja yang pas-pasan dan tidak menghasilkan apa-apa, bahkan ada istilah 850, masuk jam delapan pulang jam lima kinerjanya kosong. Bila kita melihat penyebabnya antara lain kenyataannya gaji yang masih kurang/kecil sehingga menyebabkan para birokrat tadi berusaha untuk menambah penghasilan melalui jalan yang halal maupun yang tidak”, kata Mardiasmo.
“Ada beberapa cara yang harus kita lakukan antara lain: mereform diri kita masing-masing, perbaikan pola rekruitmen dengan mencari yang terbaik sehingga pada saat rekruitmen kita mempunyai calon birokrat yang terbaik, dan reformasi birokrasi yang diikuti dengan remunerasi dan ditingkatkannya kinerja. Reformasi birokrasi juga dilandasi oleh penegakan integritas, etika dan moralitas, kerja keras dengan tuntas sesuai tupoksi, cerdas dengan memiliki pendidikan yang tinggi, serta bekerja dengan penuh ikhlas” ujar Mardiasmo lebih lanjut.
Acara diakhiri dengan sesi tanya jawab dimana masing-masing peserta diberi kesempatan bertanya langsung kepada Kepala BPKP seputar SPIP sebagai pondasi reformasi birokrasi dalam mewujudkan good public governance. (Fkr)@@%%
